Palembang - Kehadiran UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan bisa membawa angin segar dalam penguatan kebijakan pembangunaan desa. Pasalnya, desa sebagai sebagai salah satu satuan wilayah terkecil di Indonesia (secara administratif) diharapkan bisa diorganisir sedemikian rupa sehingga bisa mencapai tujuan pembangunannya yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia penghuninya serta berperan dalam menanggulangi kemiskinan.


Demikian diungkapkan Bakal Calon Gubernur Sumsel, Sarjan Tahir mengawali perbincangan dengan wartawan seputar infrastruktur desa dan kesejahteraan Sumsel, Munggu (6/8).


"Hal ini diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan," katanya.


Dikatakan Politisi Demokrat ini, salah satu Program Pemerintah yang harus di dukung penuh dan dilaksanakan dengan baik dan optimal adalah pembangunan infrastruktur desa melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Infrastruktur Sosial ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW). "Dimana program PISEW ini sangat besar manfaatnya karena merupakan program pembangunan transportasi darat untuk menghubungkan antar-desa," ungkapnya.


Pembangunan infrastruktur pedesaan, kata Dirut Patani ini, akan mendorong peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga program terkait perlu mendapat perhatian dan ditingkatkan serta menjaga infrastruktur yang dibangun lewat PISEW oleh semua pihak, tidak hanya Pemerintah Pusat, tetapi pemerintah daerah, dan masyarakat luas karena apabila akses jalan-jalan sudah bagus, masyarakat tidak kesulitan lagi memasarkan hasil pertaniannya.


"Karena tujuan pelaksanaan PISEW adalah mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal, mengurangi kesenjangan antar-wilayah, pengentasan kemiskinani daerah perdesaan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan dan penguatan institusi di perdesaan Indonesia," paparnya.


"Dengan terbangunnya infrastruktur pedesaan yang meliputi pembangunan sarana dan infrastruktur transportasi, produksi pertanian, pemasaran pertanian, air bersih dan sanitasi, pendidikan dan kesehatan diharapkan meningkatkan usaha ekonomi masyarakat," sambungnya.


Ia mengharapkan pembangunan infrastruktur dapat tersinkronisasi antara pembangunan nasional yang digagas pemerintah pusat dengan Pemerintah daerah. Baik itu Insftastruktur melalui program PISEW maupun melalui DAK Penugasan yang meliputi pembangunan irigasi ,pembangunan jalan, penyediaan fasilitas air minum maupun dan sanitasi.



"Contohnya kalau membangun jalan, harus tersambung antara jalan nasional, provinsi dan kabupaten bahkan jalan antar desa (PISEW).


Dan mutu pelaksanaannya juga harus sesuai standar Kementerian PUPR. Harus diingat pembangun jalan TOL jangan sampai menutup jalan antar desa (PISEW) yang mebuat akses desa tertutup, perekonomian dan pendidikan akan terganggu. Warga harus berputar untuk mencapai desa yang dituju. dan Kalaupun terpaksa harus diberi jalan PISEW altrnatif," ulasnya.


Masih menurut Sarjan, apabila semua program ini terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik antara program nasional, propinsi, kabupaten sampai ke desa maka SUMSEL akan semakin cepat untuk menjadi yang TERDEPAN DAN BERKEADILAN.

Sumber: http://www.detiksumsel.com


Share this post on: